KETUA DPRD SIDOARJO RESMI MENYANDANG GELAR DOKTOR ILMU HUKUM

 

Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby
 
Dawud Budi Sutrisno, M.H resmi menyandang gelar doktor Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya pada Jumat (20/7) di Ruang Ing Sukonjono, Graha Wiyata Lantai 1. Dengan judul disertasi “Keadilan Restoratif sebagai Wujud Rekonstruksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum” mengantarkannya mendapat predikat Sangat Memuaskan.

Dawud menyayangkan minimnya penjara anak yang menandai kurangnya perlindungan terhadap anak. Menurut Dawud, anak adalah amanah dan karunia Tuhan, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dari latar belakang tersebut, Dawud berusaha menganalisis dan menemukan prinsip peradilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta menganalisis dan menemukan rekonstruksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menggunakan pendekatan diversi berbasis keadilan. Dalam sistem peradilan pidana anak penjatuhan pidana bersifat ultimum repnidium yang artinya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum justru diutamakan pelaksananan restorative justice melalui diversi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketua DPRD Sidoarjo ini menekankan pentingnya bentuk penanganan non formal yang dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif. “Di samping mediasi pihak korban dan tersangka, penanganan ini juga dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu,” paparnya saat menjawab pertanyaan penguji. Dawud menambahkan, bahwa penanganan non formal penting dalam pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan menciptakan upaya sistem peradilan yang kondusif. Dawud mengharapkan adanya upaya pemerintah dalam pembaharuan kebijakan formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mendatang yang lebih baik. (um/zee/aep)

www.untag-sby.ac.id

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS RESMI MENYANDANG GELAR DOKTOR ILMU ADMINISTRASI

Gambar
  Sumber foto: Dok.Humas Untag Sby   Asn Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Dr. H. Junaidi, SE, SKM, M.Kes, MAP resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi setelah mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka program studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, di Meeting Room Gedung Graha Wiyata lantai 1, Rabu, 14 Februari 2018. Disertasi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen serta Citra Organisasi pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan” mengantarkan Junaidi meraih nilai Sangat Memuaskan. Bertindak sebagai ketua sidang, Wakil Rektor 1 UNTAG Surabaya, Dr. Ir. Muaffaq A. Jani, M.Eng. Junaidi mengungkapkan latar belakang disertasinya berawal dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang menuntut peningkatan kompetensi dan motivasi pegawai pemerintah, baik itu dari pegawai pemerintah pusat-...
Baca selengkapnya

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim Resmi Menyandang Gelar Doktor Ilmu Hukum

Gambar
  Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby   Yovan Iristian akhirnya resmi menyandang gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Surabaya dengan hasil sangat memuaskan. Ia mampu mempertahankan disertasinya yang berjudul “Karakteristik dan Uji Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” didepan tim penguji, Selasa (27/11). Ujian yang bertempat di Meeting Room, Gedung Graha Wiyata lantai 1, UNTAG Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UNTAG Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim tersebut mengaku bahwa penelitian disertasinya menitikberatkan untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas pertanyaan karakteristik Tap MPR dan Lembaga yang berwenang melakukan uji konstitusionalitas terhadap Tap MPR. Hal tersebut guna memperjelas keber...
Baca selengkapnya

Bahas Illegal Fishing, FH Selenggarakan Seminar Mahasiswa

Gambar
  Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby   Jumat, (14/12) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya  menyelenggarakan ‘Seminar Mahasiswa Hukum Internasional Kelas A’. Dengan tema Illegal Fishing seminar diselenggarakan di Gedung Graha Widya lt. 2. Tampil sebagai pemateri pertama Nike Luciana Sari yang membawakan topik ‘Ruang Lingkup Illegal Fishing ’. Dia menjelaskan bahwa Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang tidak memiliki izin di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. “Beberapa faktor penyebab terjadinya Illegal Fishing di Indonesia, yaitu: kebutuhan ikan dunia meningkat, disparitas harga ikan segar utuh di negara lain, fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sistem perizinan saat ini bersifat terbuka, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan aparat peneg...
Baca selengkapnya