Hegemoni Negara dalam Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Kota Surabaya

 

Sumber Foto: Dok.Humas Untag Sby

 

Disertasi “Hegemoni Negara dalam Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Kota Surabaya” berhasil mengantarkan Dra. Anis Masluchah, M.Si meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Surabaya. Sabtu, (06/10). Ujian yang bertempat di Meeting Room, Gedung Graha Wiyata lantai 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UNTAG Surabaya, Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.. Anis Masluchah menuturkan penelitian disertasinya bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang usaha negara menciptakan hegemoni dalam implementasi Kebijakan Keluarga Berencana. Lokasi dalam penelitian ini di perkampungan Ampel dengan penilaian bahwa ketaatan warga terhadap nilai-nilai agama diperkirakan akan berpengaruh terhadap penerimaan mengenai program KB atau resistensi warga yang taat terhadap nilai-nilai agama lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga menformulasikan model hegemoni negara dalam implementasi Kebijakan Keluarga Berencana. Anis menuturkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) sendiri lahir dikarenakan adanya laju pertumbuhan pendudukan yang berpengaruh pada dimensi ekonomi, kondisi sosial budaya serta stabilitas nasional. “Ada semacam asumsi bahwa masyarakat sebagai pihak penerima dari kebijakan KB ini telah menerimanya dengan baik. Jika terdapat semacam penolakan dari sebagian kecil masyarakat terhadap program KB, hal ini dianggap oleh pemerintah bukan suatu hal yang serius sehingga pada akhirnya pemerintah mampu ‘menggiring’ kesadaran masyarakat untuk menerima ide negara tentang KB dan mengonstruksi model ideal keluarga bahagia,” terang Widyaiswara Ahli Utama Pemkot Surabaya tersebut didepan tim penguji. Berdasarkan hasil penelitiannya, Anis menyimpulkan bahwa cara yang ditempuh aparat negara dalam mensosialisasikan program KB tersebut relatif halus atau tanpa menggunakan paksaan (coersion). Namun, disisi lain atas dasar pemahaman warga masyarakat Ampel muncul keragaman dan perilaku yang terbagi dalam tiga kategori: mereka yang terhegemoni penuh baik sikap maupun perilakunya, mereka yang mempunyai sikap da perilaku resistensi bersifat superfisial dan resistensi riil. “Karena itu model hegemoni yang ada sekarang harusnya bisa disesuaikan dengan kondisi masyaralat Ampel dengan membuka saluran komunikasi dan lebih mengefektifkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, media massa, keterlibatan pihak swasta serta pemerintah dengan menggunakan pendekatan persuasif dalam mensosialisasikan program KB,” pungkasnya. (ua/zee)

www.untag-sby.ac.id